Oleh :
Dr. AJI DAMANURI, M.E.I.
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo
Maqoshid al ‘adhom atau tujuan besar konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya, serta mendekatkaan mereka pada dunia kerja sesuai bidang yang digeluti. Namun pada tataran pelaksanaan ternyata tidak seindah cita-citanya. Bisa-bisa karena teknis yang rumit MBKM menjelma menjadi penjajahan baru dunia Pendidikan?
Paling tidak ada beberapa kendala teknis yang menjadi kendala, pada delapan kegiatan MBKM: magang, proyek desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kewirausahaan, proyek independent, dan proyek kemanusiaan. Namun yang paling banyak menjadi kendala adalah terkait kegiatan pertukaran mahasiswa dan belajar di luar kampus.
Pertama, kalender akademik di lingkungan Perguruan Tinggi yang tidak sama. Ada yang sudah ujian akhir, ada yang masih ujian tengah semester, apa pula yang sudah libur kuliah. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya kegiatan MBKM
Kedua, kurikulum yang berbeda. Meskipun memiliki konsorsium keilmuan, namun faktanya beberapa perguruan tinggi islam mengembangkan kurikulum yang bervariasi meskipun program studinya sama. Apa lagi nomenklatur matakuliah dan posisi semester yang berbeda. Selain itu belum disesuaikannya kurikulum yang ada, khususnya sebaran mata kuliah menyebabkan beberapa agenda kegiatan MBKM terkendala dengan masih adanya kuliah tutorial.
Ketiga, pendanaan. Status kelembagaan biasanya diikutioleh hak pengelolaan keuangan pada masing-masing PT. kesalahan kecil pada perencanaan penganggaran bisa membuat konsep MBKM yang luar biasa menjadi ambyar tanpa bekas.
Keempat, teknologi informasi yang terintegrasi. Masing-masing PT tentu memiliki aplikasi digital system informasi yang terintegrasi sehingga perlu penyesuaian dengan beberapa aturan pendukungnya. Sistem SKS baik jumlah maksimal yang bisa diambil maupun per mata kuliah, recording proses mulai dari internal kampus sampai sampai Forlap diktis merupakan persoalan lain yang harus disesuaikan. Karena sistemik maka satu fitur yang diubah akan berpengaruh terhadap sebagian bahkan keseluruhan system.
Kelima, disparitas ekonomi. Kesenjangan ekonomi mahasiswa menjadi masalah serius pelaksanaan MBKM khususnya dalam pertukaran pelajar. Bukan saja biaya kuliah namun juga biaya hidup (living cost) antara kota kecil dan kota besar. Cost yang tinggi bagi mahasiswa kurang mampu merupakan penjajahan proses pendidikan. Delapan kegiatan MBKM yang ada semua membutuhkan pendanaan sesuai tingkat kegiatan yang dilakukan.
Idealnya pelaksanaan kegiatan MBKM didasarkan pada mapping dan perencanaan yang jelas. Paling tidak langkah-langkah sistematis dilalui sambal terus dievaluasi. Mulai dari kebijakan tertinggi kampus yang tertuang dalam peraturan Rektor, penyusunan buku pedoman yang aplikatif, perencanaan delapan kegiatan secara matang, perluasan kerjasama yang strategis dan seimbang (dengan prinsip symbiosis mutualisme, jangan sampai kampus kecil dimanfaatkan kampus besar dalam proyek MBKM mereka).
Tidak kalah penting adalah penjadwalan kegiatan yang sistematis, realistis dan terukur. Sosialisasi yang masif dan komprehensif. Pengorganisasian pelaksana dalam ploting pembimbing, konversi nilai yg cermat, juga pembekalan mahasiswa yg terstruktur dengan baik. Selanjutnya adalah pengembangan sistem informasi berbasis teknologi digital yang memadahi dan terintegrasi.
Pada prinsipnya kemerdekaan belajar pada kampus merdeka akan berjalan dengan baik jika semua variable penentu dan pendukung dilaksanakan dengan baik. Tentu memperhatikan prinsip realistis supaya tidak sekedar dilaksanakan untuk menggugurkan kewajiban kementerian. Kebijakan dengan perspektif yang luas, mapping yang jelas, strategi yang sadar dan terukur harus dilakukan, karena keputusan yang tidak tepat malah akan menyulitkan banyak orang. Dengan kata lain jangan sampai kesembronoan kita dalam mengambil sikap justru menjajah kemerdekaan civitas akademika karena program yang tidak jelas.
Karenanya penyamaan persepsi para pemangku kebijakan dan pelaksana program penting untuk dilakukan. Paling tidak ada keputusan yang dipegangi bersama, mana yang bisa dilakukan mana yang belum. Prinsip mala yudroku kulluhu la yutroku kulluhu menemukan momentumnya. Dari delapan kegiatan diatas bisa disepakati mana yang realistis akan dilakukan seperti perencanaan belajar di luar kampus, pengbdian masyarakat, proyek kemanusiaan dan lain lain yang sesuai dengan prodi penyelenggara kegiatan.
Sementara yang masih belum bisa dilakukan semisal pertukaran mahasiswa dengan berbagai kendalanya bisa dipending dulu sambal mempelajari bagaimana pelaksanaanya ke depan. Sekali lagi program baik yang dilaksanakan tanpa perencanaan yang baik hanya akan menambah daftar penjajahan dalam dunia pendidikan, setelah penjajahan administrasi yang menyibukkan para akademisi dan pendidik. AD
